MOCH. ZAFRI ARISTIAWAN

Dunia usaha membutuhkan iklim ekonomi kondusif untuk berkompetisi dalam semua aspek dan melakukan kontribusi nyata bagi sumbangsih perekonomian dalam negeri serta berperan aktif meyerap tenaga kerja pada proses produksi, sehingga jumlah pengangguran bisa terserap maksimal apabila dukungan ekonomi kondusif tersebut dikondisikan serta mendapat jaminan oleh stake holder terkait. Saat ini Pemerintah sedang menjalankan konsep dimana harga bahan bakar minyak(BBM) mengikuti  naik turunnya harga keekonomian minyak dunia. Merujuk pada data Nasdaq, harga Crude Oil  per tanggal 6 April 2015 sebesar  $49,14/Barrel sedangkan harga Crude Oil Brent sebesar $ 54,95/Barrel, sebuah harga tidak biasa di dunia perminyakan karena terlampau murah jauh di bawah harga profitable produsen minyak Negara Amerika Serikat yang seharusnya bisa diharga $80/Barrel(Steve Austin), namun lain halnya dengan Negara Saudi Arabia yang mengklaim harga profitable oil sebesar $50(www.oil-price.net).  Tren menurunnya harga minyak dunia ini diyakini semua pihak hanya sementara dan tidak lama lagi akan mengalami tren positif berupa kenaikan, pasar minyak dunia pasti masih ingat betul didalam benak mereka pada bulan juni 2014 tahun lalu harga minyak dunia jauh lebih mahal diluar dugaan sampai tembus di angka $107/Barrel. Tren harga minyak dunia serta kurs mata uang dollar sangat berpengaruh juga dengan fluktuasi harga BBM di Indonesia dimana saat ini Pemerintah membandrol harga BBM jenis Bensin Rp 7.300/liter dan Solar Rp 6.900/liter sedangkan kurs mata uang dollar terhadap rupiah mengalami depresiasi di akhir bulan Juli 2014 sebesar Rp 10.000/dollar sampai pada pembukaan perdagangan valuta hari ini sebesar Rp 13.065/dollar(kursdollar.net/).

Menyadari akan penurunan harga minyak dunia ini, pemerintah semestinya melakukan langkah terbaik dengan tidak menyerahkan sepenuhnya penentuan harga BBM dalam negeri kepada mekanisme pasar secara total karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang  menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dunia usaha sangat mendambakan adanya kestabilan kondisi ekonomi dimana fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar bisa menguat serta harga bahan bakar minyak bisa stabil sehingga penentuan harga pokok produksi (HPP) suatu produk bisa dikalkulasi secara rigid serta se-efisien dan semurah mungkin agar bisa bersaing dengan produk serupa  atau produk lain dipasaran. Harga pokok produksi dapat diartikan sebagai jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi dalam periode tertentu.  Adapun komponen penyusun HPP antara lain: Biaya bahan baku, biaya bahan pembantu produksi, biaya tenaga kerja serta biaya overhead factory. Dengan adanya kenaikan harga BBM secara berjangka waktu di setiap bulannya tentunya proyeksi penentuan harga pokok produksi masih bisa dibilang meraba-raba karena tidak semua penyusun komponen HPP bisa tetap stabil harganya setelah harga BBM naik, begitupun saat terjadi penurunan harga BBM, harga bahan baku(raw material) seringkali tidak mengalami penurunan. Tidak sampai disitu, biaya distribusi barang memakai jasa expedisi juga langsung reaktif dengan adanya kenaikan harga BBM namun sebaliknya apabila harga BBM turun, pihak expedisi tidak serta-merta mau menurunkan ongkos pengiriman.

Dengan adanya ketdakstabilan kondisi ekonomi semacam ini, kebanyakan dunia industry memainkan pola buffer stok untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan harga bahan baku mengikuti naiknya harga BBM. Industry padat karya yang memiliki modal cukup besar bisa merilis kontrak harga pembelian jauh hari sebelum adanya kenaikan harga BBM atau deal kontrak pembelian saat harga bahan baku di titik terendah atau dibawah harga produksi, bagi industry seperti ini tentunya adanya kenaikan harga BBM tentunya tetap berpengaruh pada proses produksi tetapi pengaruhya tidak begitu signifikan karena stok bahan baku melimpah ruah dengan kontrak harga pembelian cukup terjangkau. Namun bagi industry padat karya berkantung cekak tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terbatasnya sumberdaya yang ada sehingga dengan terpaksa harus mengikuti fluktuasi kenaikan harga bahan baku penyusun suatu produk, apabila ada rekanan atau konsumen industry seperti ini melakukan kontrak pembelian tanpa dengan acuan harga barang saat ini sedangkan pengiriman produk masih beberapa bulan kedepan tentunya terjadi plus-minus diantara kedua belah pihak. Resiko plus/keuntungan bagi produsen berupa adanya kontrak pembelian dengan pengiriman berjangka panjang bisa memaksimalkan aktivitas pada factory bersangkutan serta mendapatkan dana segar berupa uang muka(DP) sebagai tambahan modal untuk segera memproduksi produk yang telah di pesan oleh pelanggan dalam jumlah besar serta meningkatkan penyerapan karyawan untuk proses produksinya. Resiko minus/kerugian bagi produsen disaat harga kontrak pembelian sudah disepakati, ternyata pada keyataannya dalam masa pengerjaan suatu produk terjadi kenaikan harga bahan baku cukup signifikan maka yang terjadi adalah pihak produsen sesuai komitmen harus tetap memproduksi produk yang dipesan dan harus dikirimkan sesuai dengan jadwal meskipun harus menanggung rugi cukup besar akibat factor tak terduga berupa kenaikan bahan baku serta naiknya harga bahan pendukung lain dalam proses produksi.

Bagi konsumen, dengan adanya kontrak pembelian dengan jadwal pengiriman beberapa bulan kedepan tentu sudah diprediksi oleh bagian PPIC(production, planning and inventory control) untuk memastikan tersedianya bahan baku pertama agar proses produksi berjalan lancar serta menghindari kemungkinan terjadinya kenaikan harga secara tiba-tiba dari produsen bahan baku pertama. Melakukan kontrak pembelian dengan pengiriman berjangka waktu bukan tanpa resiko bagi konsumen, ada resiko saat terjadi penurunan harga produk yang telah disepakati sebelumnya karena adanya penurunan komponen penyusun harga pokok produksi suatu produk namun harga tersebut tidak bisa berubah mengacu pada kesepakatan. Apabila harga bahan baku naik drastis perasaan cemas juga dirasakan oleh konsumen karena bisa jadi produsen tidak bisa melanjutkan produksi sesuai kesepakatan dengan melakukan upaya addendum/klausul secara sepihak yang disampaikan kepada konsumen karena dirasa jauh dari hitungan kata untung dan berimbas pada terlambatnya jadwal pengiriman yang telah disepakati. Cukup sulit untuk dipastikan penentuan harga pokok produksi suatu produk jika salah satu penyusun harga pokok produksi itu sendiri naik turun tak menentu.

Adanya kebijakan tidak populis bagi masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah saat ini berupa acuan penentuan harga BBM mengikuti fluktuasi harga minya dunia harus diantisipasi dunia usaha padat karya dengan jalan efisiensi serta peningkatan produktifitas secara maksimal agar biaya produksi bisa ditekan semurah mungkin sehingga harga jual suatu produk bisa terjangkau dan bersaing dipasaran ditengah penurunan kemampuan daya beli masyarakat akibat efek berantai kenaikan harga BBM, semoga pemerintah bisa memberikan insentif secara nyata dan komprehensif bagi dunia industri padat karya serta masyarakat Indonesia  pada umumnya menyikapi dampak kenaikan harga BBM ini.

Wallahu A’lam Bishawab,

 

*Moch. Zafri Aristiawan

Penikmat Daging Unggas

www.afco.co.id